Bahlil Kurangi Ekspor Gas ke Singapura, Dedi: Indonesia Harus Berani

MediaBantenCyber.co.id (MBC), Jakarta – Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura dinilai mencerminkan keberanian pemerintah dalam mengutamakan kepentingan nasional. Indonesia dinilai harus tegas menempatkan kedaulatan energi di atas kepentingan bisnis dan perdagangan internasional.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah pemerintah tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Menurutnya, kebijakan itu patut diapresiasi karena pemerintah berani memprioritaskan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya energi.

“Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10).

Menurut Dedi, pengurangan ekspor gas tidak sekadar berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut kewenangan negara dalam menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam.

Ia juga menyoroti peran Bahlil Lahadalia yang dinilainya menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan agenda kedaulatan energi nasional.

Dedi berpandangan, Bahlil menjadi salah satu menteri yang memahami kehendak politik Presiden, khususnya dalam menerjemahkan agenda keberpihakan terhadap kepentingan nasional ke dalam kebijakan konkret.

“Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata. Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menilai keberanian pemerintah dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya energi merupakan bagian penting dari posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Besarnya potensi sumber daya alam harus diimbangi dengan ketegasan negara dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri.

“Gerakan semacam ini diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketegasan dalam pengelolaan energi dapat menjadi pesan politik kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain, termasuk dalam perdagangan energi.

“Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik dan sektor industri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku. Pemerintah juga menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan gas untuk ekspor.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menegaskan prioritas Indonesia dalam kerja sama perdagangan energi regional. (*)